;
Bootstrap Slider
 

logo ib
business individual business individual





call center
 
[19/05/2017]
-PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DAN BANK WOORI SAUDARA
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DAN BANK WOORI SAUDARA KANTOR CABANG PEMBANTU BALARAJA Bandung, 18 Mei 2017, sebagai…  :Selengkapnya »

[09/05/2017]
-Bergembira Bersama di Funwalk Bank Woori Saudara
Bergembira Bersama di Funwalk Bank Woori Saudara Surabaya, 7 Mei 2017, sebagai salah satu langkah promosi Bank Woori Saudara (BWS), BWS mengadakan kegiatan…  :Selengkapnya »

[03/05/2017]
-Bank Woori Saudara ikut memeriahkan HUT Taspen ke 54
Bank Woori Saudara ikut memeriahkan HUT Taspen ke 54 pada tanggal 30 April 2017        :Selengkapnya »

[Arsip Berita]

SUKU BUNGA DEPOSITO
Jangka Waktu Deposito
IDR USD
1 Bulan5.75 %0.50 %
3 Bulan6.00 %0.75 %
6 Bulan6.25 %0.75 %
12 Bulan6.25 %0.75 %
24 Bulan6.25 %0.75 %
Tanggal Update : 22 June 2017

SUKU BUNGA SIMPANAN
Harian0.25 %
Saudara1.00 %
Berjangka4.50 %
Giro0.00 %
Tanggal Update : 22 June 2017
Note : Diatas adalah jenis Tabungan di Bank Woori Saudara

PERFORMANCE
CAR17.20 %
ROA1.93 %
NIM4.74 %
LDR110.45 %
NPL0.98 %
BOPO79.25 %
ASSET22.63 T
EQUITY4.62 T
NET PROFIT309.82 M
Audited : December 2016

KURS
MATA UANG BELI JUAL
USDRp. 13.200,00Rp. 13.400,00
SGDRp. 9.507,35Rp. 9.652,79
SARRp. 3.519,62Rp. 3.573,62
JPYRp. 118,64Rp. 120,47
EURRp. 14.739,12Rp. 14.963,78
KRWRp. 11,47Rp. 11,87
Tanggal Update : 22 June 2017


SUKU BUNGA DASAR KREDIT
Kredit Korporasi12.55 %
Kredit Ritel14.76 %
Kredit Mikro- %
KPR13.35 %
NON KPR15.95 %
Tanggal Update : 31 March 2017
Selengkapnya »

 











Edukasi   Ayo Kebank
LPS
LPS
 

Bank Woori Saudara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
 
 

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk


Perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang melalui proses layering, placement dan integration sehingga seolah-olah asal usul kekayaan pelaku pencucian uang adalah kekayaan yang sah. Bank juga dapat digunakan sebagai sarana bagi pelaku pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Oleh sebab itu untuk pertama kalinya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No.3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan diubah dengan PBI No.5/21/PBI/2003 kemudian PBI No. 11/28/PBI/2009 dan terakhir PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Bagi Bank umum.
 

Penerapan Program APU dan PPT di Bank Saudara merupakan bagian dari manajemen risiko Bank dan paling kurang mencakup antara lain :


A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

1.    Dewan Komisaris

a. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Penerapan Program APU dan PPT.
b. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT.

2.    Direksi

a. Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT.
b. Mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris
c. Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat.
e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT.
f. Memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.
g. Memastikan bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan  terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT
h. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme
i. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.

 

B. Kebijakan dan prosedur, yang meliputi:

  1. Permintaan informasi dan dokumen;
  2. Beneficial Owner;
  3. Verifikasi dokumen;
  4. CDD yang lebih sederhana;
  5. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
  6. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
  7. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
  8. Pengkinian dan pemantauan;
  9. Cross border correspondent banking;
  10. Transfer dana; dan
  11. Penatausahaan dokumen.
  12. Pelaporan kepada PPATK


C. Pengendalian intern

Komponen Sistem Pengendalian Intern dalam penerapan Program APU dan PPT di Bank Saudara meliputi :

  1. Penetapan kebijakan dan pedoman, petunjuk pelaksanaan serta dokumen acuan kerja lainnya yang dijadikan panduan dalam penerapan Program APU dan PPT;
  2. Pendelegasian wewenang serta pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pelaksana kebijakan dengan pengawas penerapan kebijakan serta pelaksana transaksi dengan pemutus transaksi
  3. Penetapan fungsi supervisi, sebagaimana dituangkan dalam Struktur Organisasi dan Job Description, di masing-masing Unit Kerja yang menjalankan kebijakan penerapan Program APU dan PPT; dan
  4. Pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai Unit Kerja yang bersifat independen dan terpisah dari Unit Kerja yang menjalankan kebijakan penerapan Program APU dan PPT.
  5. Sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU dan PPT dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank.


D. Sistem manajemen informasi

Sistem manajemen informasi diperlukan untuk memantau profil dan transaksi Nasabah yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Dalam kaitannya dengan penelusuran transaksi, baik untuk keperluan intern, PPATK, Bank Indonesia, ataupun kasus peradilan, sistem manajemen informasi juga harus dapat memungkinkan untuk melakukan penelusuran setiap transaksi (individual transaction).

 
E. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam rangka memberikan pemahaman, keahlian dan pengetahuan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah /APU dan PPT, Bank saudara melalui Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan secara berkala dan berkesinambungan untuk memberikan pelatihan, informasi atau melakukan kaji ulang atas kasus-kasus transaksi keuangan mencurigakan yang ditemukan, sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana. Ini merupakan bukti Bank saudara berkomitmen mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Copyright © 2015 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. All Rights Reserved