;
Bootstrap Slider
 

logo ib
business individual business individual





call center
 
[01/02/2018]
-Bank Woori Saudara dan Equity Life Indonesia Jalin Kemitraan Strategis untuk Memenuhi Kebutuhan Proteksi dan Investasi Nasabah dengan Memasarkan Produk Bancassurance, Proteksi Multi Manfaat
11 Januari 2018 Bandung – PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk ("Bank Woori Saudara") dan PT Equity Life Indonesia ("Equity…  :Selengkapnya »

[01/02/2018]
-Hanwha Life dan Bank Woori Saudara Perluas Bisnis Melalui Jalur Distribusi Bancassurance
Rabu, 10 Januari 2018  PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Woori Saudara…  :Selengkapnya »

[29/12/2017]
-BWS Berkontribusi Dalam Dunia Pendidikan
Jakarta, Jum’at, 22 Desember 2017 Bank Woori Saudara (BWS) sebagai salah satu Bank di Indonesia yang mempunyai reputasi yang baik, mempunyai keprihatinan…  :Selengkapnya »

[Arsip Berita]

SUKU BUNGA DEPOSITO
Jangka Waktu Deposito
IDR USD
1 Bulan5.50 %1.25 %
3 Bulan5.75 %1.50 %
6 Bulan6.00 %1.75 %
12 Bulan6.00 %2.00 %
Tanggal Update : 04 October 2018

SUKU BUNGA SIMPANAN
Harian0.25 %
Saudara1.00 %
Berjangka4.50 %
Giro0.00 %
Tanggal Update : 05 April 2018
Note : Diatas adalah jenis Tabungan di Bank Woori Saudara

PERFORMANCE
CAR24.86 %
ROA2.37 %
NIM4.86 %
LDR111.07 %
NPL0.90 %
BOPO73.05 %
ASSET27.08 T
EQUITY6.31 T
NET PROFIT438.72 M
Audited : December 2017

KURS
MATA UANG BELI JUAL
USDRp. 15.100,00Rp. 15.300,00
SGDRp. 10.975,15Rp. 11.132,47
SARRp. 4.023,17Rp. 4.077,45
JPYRp. 134,77Rp. 136,97
EURRp. 17.488,19Rp. 17.745,75
KRWRp. 13,45Rp. 13,48
Tanggal Update : 16 October 2018


SUKU BUNGA DASAR KREDIT
Kredit Korporasi9.00 %
Kredit Ritel15.00 %
Kredit Mikro- %
KPR11.25 %
NON KPR12.25 %
Tanggal Update : 30 September 2018
Selengkapnya »

 











Edukasi   Ayo Kebank
LPS
LPS
 

Bank Woori Saudara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
 
 

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk


Perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang melalui proses layering, placement dan integration sehingga seolah-olah asal usul kekayaan pelaku pencucian uang adalah kekayaan yang sah. Bank juga dapat digunakan sebagai sarana bagi pelaku pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya, PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Bank Woori Saudara”) sebagai perusahaan publik yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI), terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia, berkomitmen untuk sepenuhnya  mematuhi

Undang-Undang dan Peraturan Anti Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak              Pidana Pencucian Uang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak              Pidana Pendanaan Terorisme;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program            Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

4. Peraturan yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Penerapan Program APU dan PPT di Bank Woori Saudara merupakan bagian dari manajemen risiko Bank dan paling kurang mencakup antara lain :

A. Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris.

1. Pengawasan Aktif Direksi

    1.1. Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT;

    1.2. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan Program APU dan             PPT kepada Dewan Komisaris;

    1.3. Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis             yang telah ditetapkan;

    1.4. Membentuk Unit Kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan                   Program APU dan PPT di Kantor Pusat;

    1.5. melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;

    1.6. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan                   dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai                   dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan

    1.7. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah               mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

    2.1. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT yang diusulkan                  oleh Direksi;

    2.2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi melalui Direktur Kepatuhan dan/atau                   Satuan Kerja Audit Intern Bank terhadap penerapan Program APU dan PPT, dan;

    2.3. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat                     Direksi dan Dewan Komisaris.


B. Kebijakan dan prosedur, yang meliputi:

1. Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah, Nasabah dan Walk in Customer (WIC);

2. Identifikasi dan verifikasi beneficial owner;

3. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach);

4. Pelaksanaan Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence);

5. CDD Yang Lebih Sederhana dan CDD Oleh Pihak Ketiga;

6. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;

7. Pemantauan dan pengkinian;

8. Cross Border Correspondent Banking;

9. Prosedur Transfer Dana;

10. Penatausahaan Dokumen;

11. Sistem Informasi Manajemen;

12. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan; dan

13. Pelaporan.

 

C. Pengendalian intern

Komponen Sistem Pengendalian Intern dalam penerapan Program APU dan PPT di Bank Woori Saudara meliputi :

1. Penetapan kebijakan dan prosedur, petunjuk pelaksanaan serta dokumen acuan

    kerja lainnya yang dijadikan panduan dalam penerapan Program APU dan PPT;

2. Pendelegasian wewenang serta pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pelaksana kebijakan dengan              pengawas penerapan kebijakan serta pelaksanatransaksi dengan pemutus transaksi;

3. Penetapan fungsi supervisi di masing-masing Unit Kerja yang menjalankan kebijakan penerapan Program APU        dan PPT;

4. Pelaksanaan review secara berkala terhadap penerapan Program APU dan PPT oleh manajemen dan/atau              Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);

5. Penetapan kebijakan-kebijakan dalam produk dan aktivitas yang mendukung penerapan Program APU dan PPT;

6. Pemenuhan seluruh komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain Action Plan, Laporan            Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil Pengawasan OJK yang terkait dengan penerapan Program APU        dan PPT; serta

7. Ketersediaan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan      secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

 

D. Sistem manajemen informasi

Sistem manajemen informasi diperlukan untuk memantau profil dan transaksi Nasabah yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Dalam kaitannya dengan penelusuran transaksi, baik untuk keperluan intern, OJK, PPATK, Bank Indonesia, ataupun kasus peradilan, sistem manajemen informasi juga harus dapat memungkinkan untuk melakukan penelusuran setiap transaksi (individual transaction).

 

E. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat keahlian dan pengetahuan yang memadai didalam menjalankan tugas-tugasnya, Bank Woori Saudara menyediakan program pelatihan bagi seluruh karyawannya secara berkala dan berkesinambungan dibidang APU dan PPT. Adapun cakupan materi pelatihan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;

b. Tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme ; dan

c. Kebijakan dan prosedur internal penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab karyawan          dalam pencegahan dan pemberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme

Copyright © 2015 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. All Rights Reserved